S

SUKABUMI – Gelora pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) ternyata belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, dari hasil kunjungan ke setiap kecamatan yang masuk wilayah pemekaran, masih banyak masyarakat belum tahu apa itu pemekaran. Sosialisasi dan informasi tentang pemekaran ini belum dirasakan oleh masyarakat.

Ia pun mendorog agar pemerintah mencanangkan anggaran untuk sosialisasi CDOB KSU. “Jangan sampai nanti ketika ada pemekaran, mereka tidak tahu. Terbukti ketika saya keliling ke setiap kecamatan, saat ditanya betul apa tidak ingin ada pemekaran dan jawabannya mereka tidak tahu,” bebernya.

Jadi, perlu adanya informasi dan sosialisasi apa itu pemekaran, dimana saja batasnya, seperti apa manfaat pemekaran itu, teknik pemekaran seperti apa. Makanya perlu suport anggaran dari pemda kepada dinas terkait, satu di antaranya Kesbangpol.

“Ada ruh pemahaman, jangan sampai masyarakat tidak disuguhkan informasi dan kesannya dipaksakan. Sehingga, masyarakat lebih cerdas terhadap situasi serta kondisi yang ada,” terangnya.

Ia memaparkan, semangat CDOB KSU sudah sangat diinginkan oleh masyarakat di Sukabumi Utara, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga sangat semangat sekali untuk adanya pemerkaran di Kabupaten Sukabumi.

“Tetapi hal itu harus didukung dengan segala macam hal yang harus dipersiapkan. Maka dari itu, Pemkab Sukabumi hari ini juga sedang mempersiapkan anggaran untuk persiapan Sukabumi Utara,” jelasnya.

Atas dasar itu, sambung dia, maka DPRD dengan Pemda sedang menggodog Perda tentang dana cadangan. Dana cadangan itu nantinya akan ada anggaran untuk persiapan CDOB.

“Kita cicil di setiap angggaranya. Jadi pada saat DOB KSU sudah disetujui oleh pemerintah pusat dan dicabut moratoriumnya, maka pemda juga tinggal menjalankan itu. Sebab, keputusan mengenai DOB pun belum ada keputusan dari pusat, karena moratoriumnya sampai saat ini belum dicabut,” papar Yudha.

Memperingati HUT DPRD yang ke 98, Diselenggarakannya Lomba Cipta Karya, yang akan diselenggarakan di Lapang Cangeghar Palabuhanratu, untuk lebih lengkapnya silahkan kunjungi link berikut

klik disini

Di sisi lain, Pemprov Jabar dan Pemkab Sukabumi pun sudah medorong, tinggal sekarang posisinya di pusat. Jadi kalau moratoriun sudah dicabut oleh presiden, akan terjadi DOB.
“Sambil menunggu keputusan dari pusat, makanya anggarannya harus dipersiapkan oleh pemda. Salah satunya tadi itu, dana cadangan. Jadi saya rasa semangatnya DOB sangat disambut baik, kami juga melihat Sukabumi sudah sangat layak untuk dimekarkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma menyebut, Pemkab Sukabumi membutuhkan dana cadangan mengingat akan ada dua agenda besar pada tahun 2024 mendatang. Pertama Pilkada 2021, kemudian persiapan CDOB.
“Untuk menjalankan dua kegiatan itu, kalau mengandalkan tahun anggaran nanti, APBD dikhawatirkan terganggu. Makanya pada Maret 2021 ini, akan Diparipurnakan pembentukan dana cadangan untuk dua kegiatan, yaitu Pilkada sebesar Rp45 Milar dan untuk CDOB sebesar Rp60 Milar,” ujarnya.
Jadi dalam dua tahun kedepan yakni 2022-2024, menabung untuk pemilihan kepada daerah, lalu tahun 2022-2027 nabung untuk CDOB. Sebab jika melihat momentum Pilkada sebelumnya, memerlurkan anggaran yang cukup besar.
“Jadi mulai menabungnya nanti di 2022, bukan dari sekarang. Tetapi peraturannya dibuat melalui Perda. Mudah-mudahan dengan ini saat pelaksanaan pilkada nanti, biayanya tidak terlalu berat. Kemudian ketika ada DOB, kita tidak terlalu berat untuk membangun,” tandasnya.
sumber: radarsukabumi.com
 
 

---